Profil Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo Salah Satu Calon Pengganti Ganjar Pranowo

 

dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Kepala Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) dari 2019-Sekarang

SEMARANG – Kepala Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjadi salah satu nama yang diusulkan oleh DPRD Jawa Tengah untuk menggantikan posisi Gajar Pranowo sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah yang akan selesai pada 5 September 2023, Selasa (8/8).

 Hasto Wardoyo berusia 59 tahun yang lahir pada 30 Juli 1964 di Kokap, Kulon Progo. Dalam riwayat pendidikannya, Hasto menempuh pendidikan dasar di Negeri Sermo III dan lulus Tahun 1976. Kemudian Hasto melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kokap dan lulus Tahun 1980.

Selanjutnya Hasto masuk di SMA Negeri 1 Wates dan lulus pada tahun 1983. Setamatnya dari SMA Negri 1 Wates, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 1989.

Tidak berhenti sampai situ, setelah penerjunannya sebagai dokter puskesma di pedalaman Kalimantan, Hasto melanjutkan pendidikannya.

Hasto  melanjutkan pendidikan Spesialis I Fakultas Kedokteran UGM dan lulus tahun 2000. Kemudian ia mengambil pendidikan Spesialis II di bidang obstetri dan ginekologi (dokter obgyn, atau biasa disebut spesialis kandungan) di kampus yang sama. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2006 dan meraih gelar Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG).

Hasto mengawali karirnya dengan menjadi Kepala Puskesmas Kahala, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur pada tahun 1990. Setahun kemudian (1991) ia menjadi Kepala Puskesmas Melak, Kutai, Kalimantan Timur. Pada tahun 1994, Hasto juga menjadi Kepala Puskesmas Lok Tuan Bontang, Kutai Utara, Kalimantan Timur.

Selain menggeluti di dunia kesehatan, Hasto juga terjun di dunia pendidikan. Ia menjadi dosen di Fakultas Kedokteran (FK) UGM. Pada tahun 2008 hingga 2011, Hasto menjabat sebagai Ketua Program Studi Doter Spesialis Obsetri dan Ginekologi di FK UGM. Ditengah kesibukannya menjadi ketua program studi, Hasto juga ditunjuk sebagai Kepala Insstalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito.

Setelah menggeluti bidang kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2011 Hasto mencalonkan diri menjadi Bupati Kulon Progo.  Hasto yang berpasangan dengan Sutedjo diusung oleh partai PDIP, PAN, dan PPP berhasil memengangkan pemimlihan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati, Hasto membuat berbagai inovasi. Salah satu inovasinya adalah sebuah gebrakan untuk memperkuat ekonomi yaitu Bela Beli.

Gerakan Bela Beli ini mampu membentuk organisasi Kab. Kulon Progo menjadi organisasi berkinerja tinggi, yang berujung pada efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 113 M di tahun 2018. Pada tahun itu juga Pemerintah Kab. Kulon Progo memperoleh Predikat A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, Hasto dan juga pemerintah berhasil dalam membuat dan mempasarkan air minum dalam kemasan (AMDK) AirKu di seluruh area Kabupaten Kulon Progo. Pemimpin daerah (Hasto) sebagai pembuat keputusan juga berani menerbitkan peraturan yang didukung warga.

Keputusan itu adalah memastikan seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Kulon Progo agar menggunakan produk AMDK AirKU dalam kegiatan kesehariannya. Hal ini sesuai dalam Peraturan Daerah No.5/2016 tentang Perlindungan Produk Lokal.

Selain dua program di atas, masih banyak lagi berbagai program dalam kepemimpinan Hasto sebagai Bupat Kulonprogo. Hal ini menunjukan Hasto memiliki kualiltas yang baik dalam menjabat sebagai bupati. Dalam kepemimpinanya, Hasto memperoleh berbagai penghargaan.

Setidaknya Hasto memperoleh tujuh penghargaan dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memperoleh penghargaan Best Smart Governance Category Smart Regency 2018, penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik 2018 serta Anugerah Parahita Ekapraya 2018, Best Innovative Government of Exellence 2018, dan peringkat V Innovative Government Award 2018.

Sementara itu untuk pribadinya, Hasto memperoleh penghargaan Best Communicators 2018 kategori Bupati, . Penghargaan Bupati Entrepreneur Award 2018, dan Penghargaan WHO 2019 atas apresiasi untuk Kepala Daerah yang sangat berperan dalam pembatasan peredaran tembakau.

Belum genap masa tugas periode keduanya, Hasto harus mundur dari jabatan bupati lantaran ditunjuk Presiden Jokowi memimpin Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pada tanggal 1 Juli 2019, Ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Selain menjadi Kepala BKKBN, pada 25 Januari 2021 Hasto dipercaya sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Jokowi menargetkan kasus stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.

Dalam menjalankan tugasnya itu, Hasto membeberkan lima pilar utama yang diusung dalam strategi nasional dalam upaya penurunan stunting. Hal itu dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Selama menjadi Kepala BKKBN, Hasto memperoleh penghargaan Honorary Award dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) pada Juli 2022. Penghargaan itu diberikan lantaran ia dinilai berhasil menyukseskan penerapan kesehatan reproduksi di Indonesia melalui programnya di BKKBN. Selain itu Hasto Wardoyo Dinobatkan Jadi Tokoh Bebas Stunting dalam Anugerah Perempuan Hebat Indonesia 2021.

 

Penulis : Fahry Seiawan